Terungkap Ribuan Titik Tambang Ilegal di Indonesia, Bahlil Lahadalia Komitmen Bakal Tindak Tegas
DIKSI.CO – Tata kelola sektor pertambangan nasional bakal segera diperbaiki.
Hal itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya di Gedung Kementerian ESDM, Bahlil menyebut bahwa penertiban tambang ilegal menjadi prioritas pemerintah, termasuk penataan lahan dan penegakan aturan di kawasan hutan.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara dirinya dan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu di Hambalang, Bogor.
“Ada penataan lahan, penataan tambang di kawasan hutan. Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, izin usaha pertambangan (IUP)-nya belum ada, tapi sudah melakukan penebangan dan kegiatan tambang ilegal. Ini harus kita tertibkan,” ujar Bahlil, Senin (25/8/2025).
Bahlil menekankan bahwa langkah penertiban ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.
“Tujuannya jelas, agar lingkungan bisa kita jaga, dan negara juga mendapatkan pendapatan yang sah,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan (Selasa, 19/8/2025), mengungkapkan adanya 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia.
Berdasarkan laporan aparat penegak hukum (APH), potensi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut mencapai Rp 300 triliun.
“Saya telah diberi laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara dari tambang-tambang ilegal ini minimal mencapai Rp 300 triliun,” tegas Prabowo.
Presiden pun menyerukan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, termasuk MPR, partai politik, dan aparat penegak hukum, dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal.
Ia juga mengingatkan keras pihak-pihak yang turut membekingi aktivitas tersebut.
“Saya ingatkan, termasuk kepada anggota partai, termasuk dari Gerindra, jika terlibat lebih baik menjadi justice collaborator. Saya tidak akan melindungi siapa pun,” pungkasnya. (*)
