DIKSI.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap wacana peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/8).
Kholid menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid, dikutip dari media online PKS.
Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara optimal.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk tunjangan rumah dinas, kata dia, sebaiknya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak, seperti layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, Kholid menyebut bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan teladan dalam penggunaan anggaran negara.
“Ini bukan sekadar soal penghematan anggaran, tapi juga menyangkut keteladanan dan rasa keadilan. DPR RI harus menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara proporsional dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
PKS juga menilai bahwa langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakil-wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” pungkasnya. (*)
