Berpotensi Bebani Rakyat hingga Rp 2.920 Triliun per Tahun, DPR RI Dorong Pemerintah Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota ke IKN
DIKSI.CO – DPR RI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Ia menilai, pemindahan ini bisa menimbulkan beban ekonomi besar bagi masyarakat.
Menurut BHS, Jakarta saat ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan karena dapat diakses oleh sekitar 10 juta orang per hari, termasuk 3,5 juta warga Jabodetabek dan sekitar 7 juta penduduk lainnya dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.
Berbagai moda transportasi yang murah dan beragam seperti kereta, sepeda motor, hingga berjalan kaki memudahkan aktivitas pemerintahan dan bisnis di Jakarta.
Namun, apabila ibu kota dan pusat pemerintahan benar-benar dipindahkan ke IKN, maka akan terjadi perubahan besar dalam arus mobilitas, di mana masyarakat dan perusahaan yang berkepentingan termasuk DPR RI juga harus ikut berpindah.
“Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang harus ke IKN setiap hari, maka moda transportasi yang memungkinkan hanyalah udara dan laut. Tapi biaya ke sana sangat mahal,” ujar BHS, Senin (11/8/2025).
BHS menyebut, dengan asumsi biaya tiket pesawat Rp 1,5 juta per orang sekali jalan, maka kebutuhan dana harian untuk transportasi mencapai Rp 3 triliun, dan jika pulang-pergi menjadi Rp 6 triliun.
Ditambah lagi biaya akomodasi yang diasumsikan Rp 1 juta per orang per hari, maka total pengeluaran harian menjadi Rp 8 triliun.
“Jika dihitung selama satu tahun, maka rakyat akan dibebani hingga Rp 2.920 triliun, hanya untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi menuju pusat pemerintahan di IKN,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kesiapan armada penerbangan nasional.
Saat ini, total pesawat yang beroperasi di Indonesia hanya sekitar 450 unit dengan kapasitas rata-rata 200 penumpang.
Jika seluruh pesawat digunakan untuk melayani rute Jawa–IKN, hanya akan mampu mengangkut sekitar 90 ribu penumpang per satu kali penerbangan, jauh dari angka kebutuhan 2 juta orang per hari.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar soal kelayakan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan inklusif,” pungkasnya. (*)
